EDITORIAL
Tidak ada kebijakan yang lebih rapuh daripada kebijakan yang dibangun di atas data yang keliru. Dalam sektor pendidikan, setiap angka yang masuk ke dalam sistem bukan sekadar administrasi, melainkan penentu arah kebijakan negara, mulai dari alokasi anggaran, distribusi bantuan, kebutuhan tenaga pendidik, hingga perencanaan pembangunan pendidikan di masa depan.
Karena itu, tidak boleh ada toleransi terhadap data yang tidak akurat. Bila muncul dugaan adanya ketidaksesuaian antara data peserta didik yang dilaporkan dengan kondisi faktual di lapangan, maka respons yang semestinya bukan pembelaan atau penolakan, melainkan pembuktian melalui verifikasi yang terbuka dan independen.
Justru di sinilah integritas penyelenggara pendidikan diuji. Sekolah yang yakin datanya benar seharusnya tidak memiliki alasan untuk menghindari pemeriksaan. Sebaliknya, pemerintah juga tidak boleh hanya mengandalkan angka yang tampil di layar komputer. Sistem digital secanggih apa pun tidak akan mampu menggantikan fakta yang ada di lapangan apabila pengawasan berhenti pada pemeriksaan dokumen semata.
Persoalan ini bukan sekadar tentang satu sekolah atau satu daerah. Ini menyangkut kredibilitas tata kelola pendidikan nasional. Ketika data menjadi dasar penyaluran dana publik, maka setiap ketidakakuratan—apabila terbukti melalui mekanisme yang sah—berpotensi memengaruhi pemerataan anggaran, kualitas perencanaan, serta keadilan bagi sekolah lain yang menyampaikan data secara benar.
Masyarakat memiliki hak untuk bertanya. Bagaimana proses validasi data dilakukan? Seberapa sering dilakukan pemeriksaan faktual? Bagaimana mekanisme koreksi apabila ditemukan ketidaksesuaian? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk serangan terhadap institusi pendidikan, melainkan bagian dari pengawasan publik yang dijamin dalam negara demokrasi.
Di sisi lain, semua pihak juga harus menghormati prinsip negara hukum. Dugaan bukanlah putusan. Tidak seorang pun dapat dinyatakan melakukan pelanggaran sebelum melalui proses klarifikasi, verifikasi, dan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang. Karena itu, setiap proses harus berjalan secara profesional, objektif, dan bebas dari tekanan maupun kepentingan.
Pers memiliki kewajiban moral untuk terus mengawal isu-isu yang menyangkut kepentingan publik. Fungsi pers bukan menjadi hakim, melainkan memastikan bahwa fakta diperiksa, data diuji, dan setiap pihak memperoleh kesempatan yang sama untuk menyampaikan penjelasan melalui hak jawab. Transparansi bukan ancaman bagi dunia pendidikan; transparansi adalah fondasi kepercayaan publik.
Sudah saatnya tata kelola pendidikan meninggalkan budaya formalitas administratif. Keberhasilan pendidikan tidak dapat diukur hanya dari laporan yang tampak rapi di atas kertas, tetapi harus tercermin dalam kondisi nyata di lapangan. Data harus menjadi cermin fakta, bukan sekadar angka untuk memenuhi persyaratan administrasi.
Pada akhirnya, kejujuran data bukan hanya kewajiban birokrasi, melainkan amanah kepada masyarakat. Negara membutuhkan data yang benar agar kebijakan yang lahir benar-benar berpihak kepada peserta didik. Sebab pendidikan yang berkualitas hanya dapat dibangun di atas satu fondasi yang tidak boleh ditawar: kebenaran data dan akuntabilitas penyelenggaraannya.
(Redaksi)
