JOMBANG, Nawasnews.com — Menjelang malam, keramaian di sekitar Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, belum sepenuhnya surut. Orang-orang datang dan pergi. Sebagian membawa agenda, sebagian lainnya membawa percakapan yang belum selesai.
Di tengah arus manusia itu, sebuah posko menjadi ruang untuk berhenti sejenak.
Ada yang memeriksakan kesehatan. Ada yang mengambil konsumsi. Ada pula yang sekadar duduk, melepas lelah, lalu kembali ke tengah rangkaian Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
Bagi H. Eko Wahyudi, ruang sederhana itu memiliki arti lebih jauh dari sekadar tempat pelayanan.
Di sana, menurut dia, ada kesempatan untuk merawat sesuatu yang kerap lebih sulit daripada membangun sebuah posko: persaudaraan.
“Partai Golkar membantu kelancaran pelaksanaan Muktamar ke-35 NU di Jombang, salah satunya dengan mendirikan posko,” kata Eko Wahyudi.
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Tuban-Bojonegoro itu mengatakan keberadaan posko merupakan bagian dari kepedulian terhadap pelaksanaan Muktamar sekaligus bentuk penghormatan kepada para kiai, alim ulama, pengurus, dan jamaah NU.
Posko tersebut beroperasi selama 24 jam dengan menyediakan layanan kesehatan gratis, konsumsi, serta tempat beristirahat.
Namun Eko tidak ingin memaknai pelayanan itu semata sebagai aktivitas teknis.
Baginya, ada pesan yang lebih sederhana: setiap perjumpaan dengan ulama mengandung penghormatan, sementara setiap pelayanan kepada jamaah semestinya dilandasi ketulusan.
“Ketika kita mendekat kepada ulama, ada penghormatan. Ketika kita melayani jamaah, ada ketulusan. Dalam kebersamaan, kita berharap perbedaan pilihan tidak menjadi alasan untuk memutus tali persaudaraan,” ujarnya.
Muktamar dan Persoalan yang Lebih Panjang
Muktamar ke-35 NU berlangsung di Tambakberas, 27–31 Agustus 2026.
Forum tersebut bukan sekadar tempat pergantian kepemimpinan. Di dalamnya terdapat perdebatan gagasan, musyawarah, dan harapan tentang arah organisasi dalam menghadapi perubahan zaman.
Muktamar menetapkan KH Miftachul Akhyar kembali sebagai Rais Aam PBNU. Sementara KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin dipercaya menjadi Ketua Umum PBNU periode 2026–2031.
Bagi Eko, keputusan tersebut membawa konsekuensi yang tidak kecil.
Kepemimpinan baru, menurut dia, tidak cukup hanya menjaga keberlangsungan organisasi. Ia juga harus memastikan NU tetap dekat dengan persoalan masyarakat.
“Keputusan-keputusan yang lahir dari Tambakberas jangan hanya menjadi catatan sejarah organisasi. Semoga menjadi pijakan untuk menghadirkan kemaslahatan bagi umat dan masyarakat,” katanya.
Ia berharap kepemimpinan baru mampu menjaga marwah organisasi, memperkuat integritas, meningkatkan profesionalisme tata kelola, dan menghadirkan manfaat bagi warga Nahdliyin hingga tingkat akar rumput.
Sebab NU, dalam pandangannya, tidak berhenti di ruang-ruang sidang.
Ia hidup di pesantren, masjid, madrasah, desa, dan di tengah masyarakat yang sehari-hari berhadapan dengan berbagai persoalan kehidupan.
Karena itu, ukuran kepemimpinan bukan hanya siapa yang dipercaya memegang amanah, melainkan seberapa jauh amanah tersebut diterjemahkan menjadi kemanfaatan.
Dari Posko, Percakapan Terus Berjalan
Di sela pelaksanaan Muktamar, Eko juga memantau Posko PCNU Tuban.
Sebagai Wakil Bendahara PCNU Tuban, ia berdiskusi dengan jajaran pengurus yang berada di posko tersebut.
Suasananya jauh dari kesan formal. Percakapan berlangsung cair. Ada obrolan mengenai Muktamar, organisasi, umat, hingga persoalan kebangsaan.
Di ruang yang sederhana itu, sekat-sekat organisasi seolah menemukan bentuk yang lebih manusiawi: duduk bersama dan berbicara.
Eko menilai kebersamaan semacam itu penting untuk terus dirawat.
Sebab, organisasi tidak hanya dibangun melalui keputusan yang tercatat dalam dokumen. Ia juga tumbuh dari silaturahmi, kepercayaan, dan kesediaan untuk tetap saling menghormati ketika pilihan tidak selalu sama.
“Muktamar boleh selesai. Kepemimpinan boleh berganti. Namun, khidmat harus terus berjalan,” tegas Eko.
Yang Tinggal Setelah Muktamar
Pada akhirnya, setiap Muktamar akan menemukan ujungnya.
Para jamaah akan kembali ke daerah masing-masing. Posko-posko akan dibongkar. Jalan-jalan yang selama beberapa hari dipenuhi arus manusia akan kembali pada kesibukannya semula.
Tetapi bagi Eko Wahyudi, yang paling penting justru apa yang dibawa pulang setelah semua itu selesai.
Bukan hanya hasil musyawarah, bukan sekadar nama-nama yang mengisi struktur kepemimpinan, melainkan semangat untuk menjaga ukhuwah dan menghadirkan kemaslahatan.
“Muktamar boleh selesai. Kepemimpinan boleh berganti. Namun, khidmat harus terus berjalan,” katanya.
Ia berharap NU semakin kuat, matang menghadapi perubahan, dan tetap menjadi bagian penting dalam menjaga persatuan bangsa.
“Dari Tambakberas, kita belajar bahwa perbedaan adalah warna, musyawarah adalah jalan, dan persaudaraan adalah rumah bersama,” ujar Eko.
Kalimat itu barangkali menjadi salah satu cara membaca Muktamar dari sisi yang paling sederhana.
Bahwa sebuah organisasi boleh berganti pemimpin, tetapi amanah untuk melayani tidak mengenal masa jabatan.
Bahwa musyawarah memiliki akhir, tetapi persaudaraan semestinya tidak.
Dan bahwa setelah riuh Muktamar kembali menjadi sunyi, khidmat justru menemukan tempatnya yang sesungguhnya: di tengah kehidupan masyarakat.
(Puji)
